Pasal 84. PENGANTAR ETIKA PROFESI. Paket Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan PT sesuai dengan UU No. 40. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional,. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23. Pasal 40 : Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Oleh Mahatma Chryshna. LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Consideration : a. Sebagai informasi saja, UU Anti Monopoli yang mulai berlaku sejak tahun 2000, mencantumkan klausul tentang merger dan akuisisi pada pasal 28 dan 29. Berikut penjelasannya: 1. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. 14 Tahun 2008; UU No. Pertanyaan dan jawaban kel 6. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. NOMOR 40 TAHUN 2007. ABSTRAK: Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Bahkan, hak dan kewajiban pemegang saham dilandasi oleh hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT) No. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting , yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Skripsi, S1 - ILMU HUKUM, 31 Maret 2021, 2021 WIJAYA KUSUMA; DEWI. Kamis, 26 Agustus 2021 22:26:37 WIB Senin, 15 November 2021 22:30:18 WIB. UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Jika mengacu pada contoh pada petunjuk Nomor 122 (pada Ketentuan Penutup) maka penempatan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal seharusnya pada Ketentuan Penutup bukan pada Ketentuan Peralihan. pdf. 2007/NO. Kedudukan Perseroan harus mencantumkan kabupaten atau kota yang menjadi domisili Perseroan; 2. com STATUS. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia; b. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. bahwa. salinan pp nomor 8 tahun 2021 ( 20 )KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN JANGAN SAMPAI MELUPAKAN PENTINGNYA LINGKUNGAN HIDUP Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. Nomor. ENG-UU 40-2007 Perseroan Terbatas (ABNR) - Free download as PDF File (. Undang-undang (UU) tentang Penanggulangan Bencana. PERSEROAN TERBATAS. 3% Results of plagiarism analysis from 2020-04-14 10:54 WIB CORPORATE GOVERNANCE - VI - Kirim Sinar Grafika. Ayat (1) Yang dimaksud. Modal PT terbagi dalam bentuk saham, dan harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan undang-undang. 143, TLN No. Dasar dan Landasan. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 4661, LL SETNEG : 60 HLM. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Salah satu aksi perusahaan yang cukup sering dilakukan adalah pengambil alihan atau akuisisi. 40. Ki. 4740, LL SETNEG : 60 HLM. NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS I. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Di sini Anda dapat mencari, membaca, dan mengunduh berbagai dokumen hukum, seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain. pdf Izam17 3 views • 76 slides Permenpan lakip nomor 29 tahun 2010 Muh Saleh 5. Bentuk. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. H. 2009. Status Regulasi. association. other laws. Amar Putusan:1. Merujuk dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007), peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri. Penurunan modal PT harus dimintakan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM, yang dimuat di dalam Surat Keputusan (“SK”). DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . bahwa pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan yang salah. Deskripsi. Adapun keempat UU tersebut yakni UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU 24/2011 tentang Badan Pelindungan Jaminan Sosial, dan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. pdf. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Permen Nomor 21 Tahun 2013 (X)CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. DPR resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. a. Peraturan POJK PP UU SEOJK JUDUL Bahan Presentasi Sosialisasi UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian UU 1-2009 PENERBANGAN UU 7-2011 MATA UANG UU 8 Tahun 2010 TP Pencucian Uang UU 22_2009 LALIN _ Angkutan Jalan UU No. Bentuk. 28, LN. UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2005. Feb 28, 2020 · UU No. Permen Nomor 1 Tahun 2013 . Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Sebagimana yang tercantum dalam bab 5 pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan serta keadaan lingkungannya, perusahaan biasanya wajib melibatkan kegiatan CSR dalam menjalani kegiatan usahanya. 40 tahun 2007. Bentuk. Undang-undang (UU) NO. 2009. UU No. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap. Alasannya sederhana, UU PT merupakan salah satu regulasi yang berpengaruh terhadap aspek kemudahan berusaha di Indonesia. UU PT 40-2007. PUTUSAN Nomor 95/PUU-XII/2014. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. TENTANG. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa. Brigitta. Peraturan Pemerintah (“PP”) No. Menimbang : a. 40 Tahun 2016 . TENTANG . Ketentuan lebih lanjut mengenai. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, pengangkatan dewan komisaris diputuskan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Setelah berlaku selama sekitar 13 tahun, sejumlah ketentuan di UU tersebut direvisi (diubah) dalam UU Cipta Kerja. Ketiga, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan. Pasal 1 (UU No. 1. Belum Tersedia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (vide Pasal 41 UU Cipta Kerja). Nurul Fitriani. 2007/NO. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. Hukum Pt Uu 40 2007 Versi Akhir. Apr 10, 2019 · Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007 oleh Presiden Dr. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) antara lain:. E. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang terkandung dalam Bab 1 Ketentuan Umum adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Ringkas Buku Wajib Hukum Perusahaan oleh Sentosa Sembiring hlm. 43 Tahun 2007; UU No. 1995/ No. Jakarta Tanggal Penetapan. Tempat Penetapan. Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32. Materi PT & CV . Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatDewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaBerdasarkan UU RI No. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik. Besarnya saham yang disetor. Lampiran mengenai jenis. Status: Hanya untuk pelanggan. gunason@yahoo. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Mencabut Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka: Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun. Sebelumnya, ketentuan Perseroan Terbatas sudah diatur dalam UU No. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL . 4774, LL SETNEG : 27 HLM. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Istilah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Pertimbangan dalam UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah: bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri. 40/2007”); 2. Berdasarkan UU RI No. CO, Jakarta - Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas atau PT merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha. PENGAMBILALIHAN SAHAM UU PT. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Bagikan . TENTANG DATABASE PERATURAN. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. TENTANG DATABASE PERATURAN. , & Juniarti. Meskipun demikian, terkadang dana CSR menyesuaikan juga dengan peraturan daerah setempat. Secara umum, fungsi badan usaha adalah ada tiga. 2007. 41. Ayat (2) 'Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 46/KM. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. 3587, LL SETNEG : 65 HLM. Beleid mengenai merger dan akuisisi di kedua undang-undang ini menyebut, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. details. 2019/NO. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukumUU 39/2007 . (1988) mengartikan pergantian manajemen puncak sebagai transformasi dalam struktur individu yang menjabat sebagai chief executive officer (CEO), presiden, atau chairman of the board. Semenjak diberlakukannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) terdapat beberapa. karena jangka waktu. Act Number 25 Year 2007 Regarding Capital Investment, (2007) (testimony of Indonesian House of Representative). Jakarta: Sinar Grafika,.